Ibuku sayang… seperti udara kasih yang kau berikan… tak mampu kubalas
(Iwan Fals, Ibu)
Raut muka itu tampak kurang bersemangat meski dari parasnya, semua orang pasti tahu, kalau usianya sekitar 30-an tahun. Gadis ini datang ke Kantor Polisi untuk suatu urusan yang menyakitkan. Ia menjadi korban penyiksaan rumah tangga dengan luka yang mengerikan. Dalam laporan yang dituturkan di kantor Polisi, tampak kesedihan yang menyayat perasaan siapapun yang melihatnya. Lebih-lebih anak yang dibawanya, mungkin masih berusia sekitar 2 tahun, dengan muka seperti kebanyakan anak yang lain. Dua manusia yang sama-sama rentan ini terpaksa melaporkan perlakuan dari pria yang mereka sebut suami sekaligus ayah.
Polisi adalah petugas, yang mungkin lebih mereka kenal dari sosok seragam. Polisi mungkin petugas satu-satunya yang mereka anggap dapat dipercaya untuk memecahan persoalan yang mereka alami. Kekerasan rumah tangga bukan sesuatu yang baru akan tetapi penanganan hukum akan selalu mengalami benturan keras. Masih sulit untuk mencari pasal yang bisa menjerat dengan ampuh para suami yang gemar melakukan kekerasan. Andaikan dalam pasal hukum ada ketentuannya persoalan berikutnya adalah budaya yang masih melekat di lingkungan masyarakat. Budaya yang menganggap apa saja yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pribadi. Sesuatu yang tabu jika melaporkan seorang yang dekat kepada pihak lain, lebih-lebih Kepolisian.
Sikap yang tampaknya juga masih dipegang oleh kalangan petugas hukum, yang menilai Polisi kurang sopan jika masuk ke urusan rumah tangga. Dalam komentar seorang petugas, terkadang ketika kasus sudah diproses ada kalanya di tengah jalan dicabut oleh si pelapor. Pencabutan yang berlatar-belakang rasa malu dan rikuh. Rumah tangga adalah lokasi yang paling rahasia dan jangan sesekali dibongkar ke pihak luar. Meski saat ini banyak televisi menyiarkan tentang gangguan keamanan serta bagaimana Polisi menangani akan tetapi sangat sedikit yang mengangkat tema tentang kekerasan rumah tangga.
Dalam acara Buser atau Patroli sering tampak laki-laki penjahat yang babak belur karena perkara pencurian. Akan sangat sedikit laki-laki yang menganiaya istri ditayangkan, karena itu tentu akan mengguncangkan, citra rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga harmonis sering dilukiskan dengan cara vulgar oleh iklan mobil hingga produk kosmetik. Rumah tangga harmonis adalah rumah tangga yang antara bapak dan istri ada pembagian ruang kerja yang jelas. Ibu di dapur sedang bapak ada di ruang tamu. Bapak bekerja lalu ibu mengasuh anak. Begitulah keluarga Indonesia dibentuk dan perempuan diperlakukan.
Zaman memang berubah banyak dan tiap peringatan hari Kartini akan muncul perdebatan soal karir seorang perempuan. Kesadaran emansipasi ditunjukkan dari bagaimana dalam setiap serial sinetron ada banyak perempuan karir yang tanpa masalah. Bahkan dalam serial laga juga ada banyak pendekar perempuan. Mereka semua adalah sosok perempuan yang gagah, tenang, dingin dan kerapkali sadis. Tokoh yang mewakili semangat ini ada dalam film Xena. Film yang mempertontonkan bagaimana perempuan dapat berkelahi dan membunuh lebih sadis ketimbang siapapun. Tapi apakah memang seperti itu yang hendak dirintis dan diperjuangkan oleh Kartini? Pertanyaan ini menyodok kita semua karena seolah tugas ‘pembebasan’ perempuan adalah melepaskan diri dari kukungan rumah tangga. Arus gelombang gerakan feminisme menjadi ancaman besar ketika perempuan mulai menempuh jalan pembebasan sesuai dengan apa yang didapatkan dari kaum laki-laki. Kalau suami melakukan kekerasan maka balaslah dengan kekerasan. Itu yang kemudian mengilhami munculnya film yang berjudul Enough. Film yang berkisah tentang pertarungan laga antara suami dan istri. Mungkin pembebasan tidak diawali dari sana dan bukan bertujuan ke arah sana.
Pembebasan sebagaimana Paulo Freire rintis dalam metodologi pendidikan, tak lain adalah bangunya kesadaran kritis menggantikan kesadaran pasif dan magic. Kesadaran kritis gampangnya adalah kesadaran yang memahami belenggu struktur dan kultur yang sementara ini menindas kaum perempuan. Pertanyaan yang selalu berlompatan dalam bilik kesadaran kritis, siapa dan dalam bentuk seperti apa penindasan itu dilestarikan? Kenapa dengan mudah suami melakukan kekerasan, apa memang hobby atau karena peluang kultur dan struktur yang ada di masyarakat?
Kesadaran kritis yang akan membuat kita kemudian bertanya dengan lugu, benarkah goyang Inul memang merupakan hak asasi? Apakah tidak boleh ada keberatan dari siapapun terhadap goyangan Inul karena itu berarti penindasan terhadap kaum perempuan? Apakah memang layak jika Marsinah yang terbunuh dengan cara kejam itu disamakan dengan Inul sebagai korban pelanggaran HAM? Inul dan Marsinah sama-sama perempuan dusun yang berasal dari Jawa Timur dan membangun karir dengan cara yang sederhana. Marsinah berhadapan dengan aparat sedang Inul harus berhadapan dengan kamera. Keduanya adalah perempuan yang menjadi makanan empuk media massa. Tapi Marsinah meski sudah dibela habis-habisan hingga hari ini tak jelas siapa pembunuhnya. Sedangkan Inul sudah ketahuan siapa yang memusuhi dan siapa yang mendukung. Inul dan Marsinah memang tak bisa disejajarkan, akan tetapi mereka adalah kaum perempuan yang dalam kehidupan di masyarakat Indonesia mengalami nasib yang mengenaskan.
Struktur masyarakat dan ditunjang dengan arus modal telah membuat nasib Inul dan Marsinah bersimpang jalan. Marsinah menempuh jalan protes untuk kenaikan upah sebesar Rp 2500 dan imbalan untuk Marsinah, sekujur tubuhnya mendapat siksaan. Siapapun yang menyiksa pasti bukan kaum perempuan, karena tidak akan mungkin, seorang perempuan berjiwa seperti Xena. Perempuan dan anti kekerasan adalah sekeping uang yang tak dapat ditanggalkan. Saya masih membayangkan bahwa sebagian perempuan adalah sosok ibu yang dilukis dengan baik oleh novel Marxim Gorky, Ibunda.
Ibunda dalam novel itu dilukiskan sebagai perempuan yang membela dan melindungi anaknya yang memiliki aktivitas politik. Meski sang ibunda sering sekali menjadi sasaran tindakan kekerasan oleh suaminya tapi ia tetap melindungi anaknya yang dituding sebagai musuh pemerintah. Hingga kematian yang diperolehnya, ibunda tetap berada di depan anaknya memberikan perlindungan. Seorang perempuan juga bisa setegas Tjut Nya Dien yang akhirnya harus berjuang bersama kemudian mati di medan pertempuran. Karena itu Marsinah,saya fikir, dapat bersanding dengan Kartini sebagai sosok perempuan yang ikut membela bukan saja kaumnya melainkan kelompok sosial buruh. Kelompok sosial yang hingga hari ini masih bernasib mengenaskan. Keberanian Marsinah tentu didorong oleh kesadaran kritis yang terbangun melalui diskusi dan pembelajaran atas situasi yang dihadapinya. Ia melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Kartini, Dewi Sartika bahkan Bunda Theresia.
Marsinah hendak membebaskan kaumnya dari buta terhadap sirkulasi modal dan eksploitasi. Akan tetapi mengapa masih ada sosok yang melihat Marsinah dengan kebencian yang membakar hingga mendorongnya untuk membunuh? Mengapa masih ada prilaku yang dengan sewenang-wenang mencabut nyawa sosok perempuan yang sesungguhnya itu sama dengan ibunya sendiri? Pertanyaan yang sama, ketika saya menyaksikan di televisi, bagaimana pasukan liar memukuli kaum perempuan yang tergabung dalam kaum miskin kota. Kaum miskin ini hanya memprotes kebijakan dan tiba-tiba sejumlah pasukan liar memburu dan memukulinya. Bukan saja perempuan melainkan juga anak-anak. Mengapa dan kenapa banyak orang tega melakukanya?
Jawabannya sudah pasti tidak cukup dengan mengatakan, bahwa hati mereka tidak bersih atau karena mereka sedang digoda iblis. Tampaknya emosi dan kekasaran mereka dipengaruhi oleh minimnya penghargaan mereka terhadap martabat dan hak kaum perempuan. Menyaksikan perempuan melancarkan protes apalagi dengan pakaian compang-camping yang ada dalam tempurung kepala mereka, hanya satu, habisi dan hajar mereka. Penghargaan terhadap kaum perempuan tampaknya tidak bisa hanya bersandar dengan cerita dan legenda melainkan juga harus dimulai dengan kesadaran sejak dari rumah hingga masyarakat. Dari rumah kiranya penting untuk mulai menyelesaikan masalah tidak dengan cara kekerasan dan lebih memilih untuk mendialogkan. Perempuan juga wajib untuk dimintai pertimbangan dalam segala hal.
Bersangkut paut dengan masyarakat, nampaknya petugas keamanan juga mustinya lebih banyak berkomunikasi dengan kaum perempuan dalam mendorong ketertiban dan keamanan masyarakat. Melayani mereka dengan santun, sopan dan menghormati mungkin tradisi yang perlu dirintis. Adalah aneh di negeri yang kepala negaranya perempuan tapi nasib kaum perempuan masih saja terbelakang. Siapa pembunuh Marsinah belum juga diketahui kemudian banyak TKW yang dianiaya di negeri tetangga juga belum terbantu adalah pekerjaan rumah bagi negara.
Jika kemudian muncul kebijakan kuota 30% untuk perempuan agar duduk di parlemen, siapa yang akan menempati. Di jejeran caleg (calon legislatif) tumpah ruah kalangan perempuan yang hidupnya memang mapan. Walaupun kuota 30% itu dipenuhi tapi belenggu prasyarat membuat tidak semua kaum perempuan bisa memenuhinya. Terutama mereka yang berada dalam posisi yang ter-alienasi, seperti perempuan yang menjadi buruh, PSK, perempuan petani dan perempuan yang hidup di komunitas masyarakat adat. Mereka kalangan perempuan yang telah lama jadi korban sistem pembangunan. Akan tetapi mereka jelas tidak mungkin duduk di kursi parlemen. Karena struktur partai masih mengidap semangat patriarkhi yang kental.
Sederhana saja, saksikan bagaimana kampanye politik yang tidak mencoba untuk melakukan aktivitas yang melayani kalangan perempuan, seperti kesehatan, pendidikan serta perlindungan kerja bagi perempuan. Kampanye disesakkan oleh konvoi motor yang itu semua dikerjakan oleh pasukan laki-laki dan berulang-ulang sibuk melakukan kegiatan kekerasan. Jikalau ada jurkam perempuan, itu pasti seorang artis atau istri pejabat.
Hanya sedikit partai politik yang menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan struktural yang penting. Itu sebabnya makin sedikit pula kebijakan politik yang memihak kalangan perempuan diambil. Sejumlah kebijakan ditempuh bahkan dengan mengabaikan suara perempuan, seperti persetujuan untuk melakukan privatisasi, setuju atas penerapan darurat militer atau bebas bea impor atas sejumlah produk pertanian. Kebijakan ini ditempuh dengan mengabaikan sama sekali suara politik kalangan perempuan. Itu sebabnya ada kelemahan menyolok dalam lingkungan kekuasaan politik saat ini, yakni ketidak-mampuan memahami tuntutan politik kalangan perempuan.
Penyelesaian dengan mengangkat sebanyak-banyaknya kalangan perempuan tidak akan memecahkan masalah, selama kondisi struktural yang melatar-belakangi tidak dipecahkan. Problem struktural yang menjadi titik pangkal, yang pertama-tama adalah meluasnya bentuk kebijakan yang memakai landasan kekerasan. Berulang-ulang tragedi pelanggaran HAM dilakukan tanpa usaha negara sama sekali untuk menjatuhi hukuman bagi pelakunya. Sepertinya pelanggaran HAM menjadi sesuatu yang dilegalkan dan karenanya para pelaku mendapat perlindungan bahkan alasan patriotik.
Landasan kedua adalah proses liberalisasi perdagangan yang berjalan tanpa kontrol. Pukulan bagi kalangan perempuan adalah naiknya harga kebutuhan pokok yang selama ini konsumen terbesarnya adalah perempuan. Malahan kenaikan bahan kebutuhan pokok disertai dengan kenaikan ongkos pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Dua-duanya telah menjerumuskan sekaligus menjebak kalangan perempuan. Landasan ketiga yang menjadi sumber masalah adalah masih meluasnya pemahaman patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai objek. Ini bukan semata-mata muncul secara vulgar melalui iklan media, melainkan juga di bidang pendidikan. Keduanya telah meringkus posisi perempuan sebagai bagian dari korban proyek pembangunan.
Melawan arus ini semua memang perlu waktu dan usaha yang maksimal. Diantaranya yang penting adalah pengorganisasian yang melibatkan dan mengangkat agenda perempuan. Tak perlu dalam satuan politik partai tapi melalui organ-organ lokal yang berhimpun dalam tuntutan lokal. Berangkat dari kebutuhan utama perempuan maka posisi dan peran perempuan akan menjadi kekuatan utama perubahan.
