SPMB sampai ke MK

Kesibukan yang terjadi hari sabtu kemaren, tatkala banyak lulusan SMU dan sederajatnya beserta orang tuanya yang ingin melihat hasil ujian SPMB anaknya melalui berbagai macam media baik yang tersaji secara online diinternet, media koran maupun langsung datang ke Universitas yang dimaksud untuk mencari tahu apakah anak-anak mereka berhasil lulus dan masuk pada Universitas yang mereka inginkan. Tiba-tiba saja, kubiarkan memoriku membawa pada kesadaran bertahun-tahun yang lalu dimana hari-hari diriku memulai persiapan ikut UMPTN agar bisa di terima di Universitas yang kuinginkan. Saat itu, di Palangkaraya tak lama berselang pengumuman kelulusan SMU, diriku dan beberapa teman-teman sekelasku mencoba peruntungan dengan mengikuti Uji Coba UMPTN yang diselenggarakan oleh salah satu ormas. Mengingat masih buta-buta balok alias tidak tahu apa-apa dengan bermodalkan pencil dan penghapus ku ikuti uji coba itu. Alhasil, tanpa disangka namaku memang termasuk di urutan pertama dengan nilai tertinggi.

Tentunya dengan perasaan pede ku berangkat ke Surabaya untuk mengikuti UMPTN agar bisa diterima di Universitas Airlangga dan mengisi pilihan pertama kutimpakan pada ilmu hukum mengingat kakakku juga lulusan hukum sedangkan pilihan kedua kujatuhkan pilihan pada ilmu politik. Setelah belajar dengan keras serta mempelajari soal-soal UMPTN dari 10 tahun yang lalu diriku dengan tegas menyatakan siap mengikuti ujian. Pengumuman hasil UMPTN kusambut dengan perasaan was-was, gundah menahan ludah dan… setelah kubolak balik Koran pagi itu tak ada satupun namaku yang tercantum. Nasib… nasib, lanjutkan hidup lagi deh! Kucarilah Universitas swasta dikota ini dan dengan berbagai pertimbangan kujatuhkan pilihanku pada Universitas Dr. Soetomo dengan melalui berbagai macam pertimbangan di fakultas hukum.

Setelah setahun berselang dengan perasaan setengah hati dan tanpa menyentuh buku sedikitpun… yah, jika lulus syukur, ngga lulus emang nasib, kuikuti kembali UMPTN dengan Universitas Airlangga sebagai tujuanku namun pilihanku hanya satu yaitu ilmu politik, kuanggap bisa dobel jika lulus ujian namun hal itu ditertawakan oleh petugas yang mengumpulkan formulir pendaftaranku, ya, masih kuingat tawanya sembari ia berkata “dengan hanya satu pilihan, jangan nangis ya kalo ga keterima” dan kubalas perkataannya dengan memasang raut muka mesem. Kan, apa yang dikatakan oleh petugas itupun salah, saat kubaca koran milik teman, dikos-kosannya setelah semalamnya kami “melanglang buana”. Sontak, “separuh jiwaku” segera kembali setelah melihat namaku tertera dengan cetakan yang agak buram. Segera kupulang dan menceritakannya pada siapa saja, hehe… lucunya bodohku namun sejak saat itu diriku menemukan kembali kepercayaan yang semakin tajam tentang makna ‘dimana ada kemauan, disitu ada jalan’ serta percaya, Tuhan masih membantuku. Ketika ku kuliah kembali kulupakan Tuhan karena kebanyakan mencari identitas diri dan mulai mempertanyakan Tuhan atau memang karena kebanyakan membaca tulisannya Nietzsche ya, hehe.

Ingatanku semakin melanglang buana saat harus mengikuti MK Himaprodi Politik (malam Keakraban) yang saat itu diadakan di nongko jajar (ditengah malam buta di hutan, aku bernyanyi sekeras-kerasnya lagunya Helloween “forever and one” dan lagunya Take That “back the tears” hehe… atas permintaan senior), tempat yang cukup curam dan lebih banyak menyiksa panitia sehingga saat giliran angkatanku yang memegang kendali sebagai panitia, kebetulan juga diriku sebagai ketua panitia, kuputuskan mengadakan MK di Coban Talun, lebih aman walau tetap saja banyak demitnya. Disela-sela menjalankan tugas sebagai panitia, diriku ikut mempressure peserta, yah, memanfaatkan keadaan. Hal itu semakin menjadi-jadi manakala angkatanku ditahun berikutnya memasuki fase pertama kalinya berlabelkan senioritas. MK tersebut bertempat di Jolotundo, wah, nenek moyangnya demit berkumpul disana, maklum dulu tempat pemandiannya orang-2 Majapahit. Senioritas itu pulalah yang membuat kami semakin tak terkendali sampai peserta yang kami anggap agak membandel kami suruh merayap melewati antara kedua kaki seluruh senior yang saat itu berjejer kebelakang membuat barisan ular naga panjangnya. Dengan aroma “air haram” yang memang dibutuhkan oleh dinginnya hawa alam, kami benar-benar merasakan kekuasaan itu. Tak heran sepulang acara MK sampai setahun berikutnya, ex peserta tak pernah mau menegur kami setimpal dengan gojlokan kami selama setahun memanggil mereka seenaknya.

Hehe… anak-anak yang baru masuk SPMB ini juga nantinya akan dikerjai seperti itu, sabar saja. Kusandarkan diriku, terhenyak, lalu lamunanku tersadarkan oleh suara tangisan anak ibu kos yang melempar berbagai macam barang dan berteriak kata-kata kotor pada orang tuanya. Hmmm… dik, kau sudah memulai pemberontakan pada orang tuamu yaa, tak kusangka secepat itu… masih kelas 3 SD.

Ideologi Pendidikan

Belakangan ini saya digelisahkan oleh pertanyaan yang terus memburu: pendidikan macam apa yang melahirkan pemuda seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir atau Haji Agus Salim. Sekolah seperti apa yang kemudian meluluskan anak-anak muda yang punya pikiran raksasa dan tindakan besar. Sebab zaman dimana mereka tumbuh adalah masa dimana kolonialisme primitif sedang tumbuh begitu kejam dan keras. Masa itu dunia sedang mengalami pertarungan ideologi yang keras dan pertempuran yang tak henti antar berbagai negara. Pemuda-pemuda itu tumbuh tidak di masyarakat yang sudah mengalami kemajuan pendidikan tetapi di tengah iklim feodalisme yang masih mencekik. Dalam usia yang masih belasan tahun mereka punya pikiran yang melampaui batas-batas geografis negeri, dan bahkan pada usia 20-an ada banyak diantara mereka yang menjadi pemimpin pergerakan.

Sekolah seperti apa yang mampu mencetak pemuda semacam mereka? Saya ingin kutipkan sekolah guru yang diikuti oleh Tan Malaka pada tahun 1895: -Setiap hari para murid harus belajar dari pukul 8 sampai pukul 17 dengan istirahat dua jam pada tengah hari. Juga pada hari rabu sore dan sabtu sore bel baru berbunyi pukul 5. Tetapi setiap hari diadakan satu jam gerak badan. Jumat pagi di lapangan dan pada Rabu sore dan Sabtu sore dilakukan pekerjaan tangan (kayu, karton dan tanah liat) Mata pelajaran yang terpenting adalah bahasa Belanda. Mata pelajaran lain: berhitung, ilmu ukur, mengukur tanah, ilmu bumi, sejarah pribumi, ilmu alam (yang dianggap penting untuk melenyapkan takhayul), ilmu hayat, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan (sebuah kebun di pekarangan belakang sekolah dipakai dalam mata pelajaran ini, yang membicarakan masalah penyuluhan pertanian) ilmu pendidikan, menggambar, menulis dan menyanyi… mereka tinggal di asrama dengan syarat yang ditentukan, dan ‘mereka pun harus menyeka bersih ruang depan dan pinggiran-pinggiran selokan’-

Kita kemudian tahu, dalam sejarah kelak Tan Malaka adalah salah satu pencetus sekolah SI yang sangat anti kolonial dan itu sebabnya sekolah itu dipaksa tutup oleh Belanda. Sekolah guru (kweekscholl), dimana Tan Malaka sempat mendapat pendidikan, resmi dibuka pada bulan April 1852 dengan batas usia murid yang diterima 14-17 tahun dan mereka harus berasal dari keluarga baik-baik. Perkembangan paling pesat dalam pendidikan di masa kolonial adalah dibuatnya UU Pendidikan yang merupakan rancangan dari kaum Liberal yang dikomandoi oleh Menteri Jajahan van de Putte . Tak cukup dengan itu, pada tahun 1869 pembiayaan sekolah yang merupakan tanggungan sekolah, sejak 1869 oleh Raja Belanda ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Sikap politik Belanda mengalami perubahan besar ketika kaum liberal memenangkan pertarungan politik dengan menempatkan Mr JH Abendanon sebagai Direktur Pendidikan dan Industri (1900-5) dan A.W.F Idenburg sebagai menteri Jajahan (1902-5)

Abendanon kemudian sangat terkenal dengan konsep pendidikan bagi ibu Jawa, yang kelak akan memunculkan perempuan besar, Kartini. Hasrat untuk menjangkau Barat itulah yang kemudian dirumuskan dalam sekolah kolonial di masa itu dan kebijakan politik etis memang membuka kesempatan bagi banyak pribumi untuk mencicipi sekolah Barat. Tapi bukan tidak ada kritik atas pendidikan kolonial saat itu. Haji Agus Salim adalah seorang diantara banyak tokoh pergerakan yang beranggapan bahwa pendidikan kolonial hanya meluluskan manusia-manusia budak yang kelak akan berhamba pada sistem penjajah. Di tahun 1912 Haji Agus Salim mendirikan sebuah sekolah HIS (Hollandsche Inlandsche Scholl) di Kota Gedang sebagai petunjuk kalau dirinya tak setuju dengan model pendidikan kolonial. Tak hanya dengan itu, dididiknya anak-anak Agus Salim dengan caranya sendiri dan sejarah mengetahui bagaimana kecerdasan anak-anak Salim.

Dalam bahasa yang lebih ringkas, pendidikan pada masa-masa itu merupakan cara untuk menegaskan dimana posisi kita! Itu pulalah yang kemudian membangun hubungan antara murid dan guru bukan semata-mata fungsional melainkan ideologis. Sukarno misalnya, mengenal Marxisme bukan dari buku melainkan guru HBS-nya yang bernama C Hartogh. Ia seorang guru bahasa Jerman sekaligus anggota dari Indische Social-Democratische Vereeniging (ISDV) yang menjadi embrio bagi gerakan kiri. Paling tidak ada tiga mahaguru politik etis yang memang kemudian memberi banyak pengaruh pada kaum pergerakan, yakni: Ch Snouck Hurgronje, C van Vollehnoven dan G.A. J Hazeu. Ketiganya itulah yang mulai memandang pendidikan bukan saja sebagai upaya untuk menstransfer pengetahuan melainkan juga taktik bagi kaum pergerakan. Pendidikan, pada masa itu adalah, upaya pembebasan. Makanya Sjahrir dan Hatta kemudian mendirikan gerakan yang bernama: Pendidikan Nasional Indonesia, yang tujuanya: pertama-tama hendak mendidik, dan dengan demikian memetakan jalan menuju kemerdekaan… karenanya tujuan pendidikan, bukanlah ‘untuk menciptakan agitasi’ melainkan untuk ‘membawakan kejernihan’.

Kilasan historis ini membawa kita pada jawaban mengapa pendidikan mampu mencetak manusia-manusia besar itu tadi. Pendidikan adalah pembebasan dari belenggu penindasan maupun kepercayaan yang naif. Kutipan Sjahrir diatas menjelaskan bagaimana sesungguhnya ideologi pendidikan kita itu berdiri: pendidikan, kata Sjahrir: pertama memperbaiki hidup lebih dulu, dan kemudian menunjukkan sikap panutan, kemudian membangkitkan kekuatan dan semangat rakyat dan rela mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tujuan ideologis pendidikan itulah yang hari-hari ini begitu kita prihatinkan. Silang-sengketa masalah pendidikan makin hari makin kerdil dari tujuan utama pendidikan: urusan soal kesejahteraan, ongkos sekolah, bangunan sekolah yang buruk, siswa yang tidak lulus dan buku pelajaran yang meluapkan kasus korupsi telah memadamkan peran pendidikan dari tujuan utama: pembebasan. Mengerikan menyaksikan pendidikan berjalan tanpa sandaran ideologis bahkan tidak melahirkan peserta didik yang mampu berpikir dan bertindak besar.

Yang menonjol misalnya dalam perumusan buku pelajaran. Buku sejarah hanya menyorongkan citra sejarah. Kelemahanya yang paling berat adalah diproyeksikannya masa sekarang ke dalam masa lampau secara tetap. Kedua pelajaran sejarah hampir tanpa teori sehingga pelajaran sejarah menjadi berat, karena daya imajinasi-kesadaran serta citra sejarah-tidak dihidupkan. Itu sebabnya pelajaran sejarah banyak sekali menghidupkan mithos-mithos yang sering dimanfaatkan untuk kegunaan taktis politik . Buku pelajaran hampir tidak mengenalkan gambaran tentang realitas, apalagi dengan mengandalkan soal-soal yang sepenuhnya hapalan. Buku pelajaran yang didesain tidak menarik, tanpa ada lukisan kenyataan yang imaginatif dan kurang menampung berbagai perkara-perkara masyarakat akan menumpulkan nalar berpikir peserta didik dan tidak mendorong sikap berpihak mereka. Sedikit upaya dilakukan oleh guru tetapi itu selalu menambang gugatan dari beberapa pihak yang dirasa menganggu.

Hal yang sama pula pada methode pengajaran yang sifatnya masih mengkonfirmasi. Beberapa methode baru yang ditawarkan nyatanya hanya berlaku pada beberapa lembaga pendidikan mahal dan selalu membutuhkan pembiayaan tinggi. Penghambaan pada kekuasaan didorong sedemikian rupa dalam dunia pendidikan kita melalui, pembelajaran bahwa keluarga dan jaringan perluasanya merupakan dasar bagi kehidupan mereka, dan bahwa hubungan-hubungan itulah yang membentuk bangsa. Bangsa dan keluarga kemudian tak bisa dibedakan secara lugas, bahkan kekuasaan dengan keluarga kemudian batasanya begitu tipis. Itu sebabnya pendidikan kemudian memunculkan para terdidik yang kadang susah membedakan antara kepentingan umum dengan kepentingan keluarganya sendiri. Alumni pendidikan pada masa Orde Baru, diantaranya adalah mereka yang mencicipi kursi kekuasaan sekarang ini. Tanpa pandangan besar, picik terhadap perbedaan, tidak tahu malu pada keadaan rakyat dan kurang terdidik.

Jika kita ingin melampaui apa yang sudah dihasilkan oleh pendidikan kolonial, maka mandat pendidikan bukan lagi mencerdaskan akan tetapi berpihak pada kepentingan luas rakyat. Hendaknya pendidikan mengembalikan fungsi pembebasan dan keberpihakan, bukan hanya memenuhi kepentingan-kepentingan pasar. Tak bisa lagi pendidikan hanya meluluskan anak-anak yang sekedar memenuhi nilai ujian nasional, tetapi juga mampu untuk merumuskan dan mengartikulasikan tuntutan-tuntutan lingkunganya dalam bahasa yang lebih sistematis dan segar. Ideologi pendidikan memang tak bisa ditemukan hanya dalam bunyi undang-undang melainkan dihidupkan dalam pratek-praktek pembelajaran. Guru merupakan salah satu sendi bagaimana hidupnya ideologi keberpihakan dalam dunia pendidikan dan pemerintah merupakan tiang utama penyangganya. Sudah barang tentu jangan bertanya banyak tentang apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam soal pendidikan, karena kita tahu sendiri, pendidikan bukan soal yang menarik diurus! Mencari basis ideologi Pendidikan bukan hanya mengharuskan kita untuk berkaca pada masa lalu melainkan juga meraba ‘keinginan’ kita terhadap pendidikan.

Namaku Guru

Apakah nasib kita terus akan seperti
Sepeda rongsokan karatan itu?
O, tidak, dik!
Kita akan terus melawan
Waktu yang bijak bestari
Kan sudah mengajari kita
Bagaimana menghadapi derita
Kitalah yang akan memberi senyum
Kepada masa depan
(Wiji Thukul, Puisi untuk Adik)

Guru tanpa letih

Di ujung ruangan itu saya masih ingat sosok guru yang begitu gigih mengajar angka. Waktu itu saya paling tolol dalam soal pembagian dan perkalian. Tiap kali maju ke papan tulis selalu mendapat semburan marah. Bukan apa-apa karena memang berulang-ulang angka dan pembagiannya itu sukar untuk dimengerti. Dengan modal penggaris yang panjang maka guru itu akan mengancam siapapun yang berani membangkang pada perintahnya. Saya sangat terkejut jika kemudian guru itu tiba-tiba berubah jadi penyabar dan lembut. Entah makhluk apa yang mampu mempengaruhi kebiasaan guru yang begitu keras itu menjadi orang yang pendiam bahkan beberapa kali murung. Beberapa tahun kemudian saya baru tahu apa penyebab perubahan sikapnya itu.

Ia ternyata terbelit oleh hutang salah seorang wali murid. Orang tua wali murid itu ternyata dikenal sebagai seorang yang selalu membagi kredit. Ia kreditkan barang apa saja, dari kompor hingga sepeda motor. Si guru yang penghasilannya pas-pasan itu ingin membeli beberapa perabot yang layak pandang. Diambilnya televisi berwarna, kompor gas dan almari dengan nilai cicilan yang jauh dari gajinnya. Ia terpaksa membayar bukan hanya dengan uang tapi merelakan dirinya untuk memberi les gratis pada anak wali murid yang kebetulan satu kelas dengan saya. Guru, apalagi dengan kesejahteraan yang rendah, sangat mudah sekali untuk merelakan diri melakukan apa saja. Terlalu banyak kisah yang mengiris-iris batin kita menyangkut nasib guru yang carut-marut ini.

Soal penghargaan hanya layak untuk menjadi kutipan pasal dalam UU Pendidikan, ketimbang bagian dari komitmen nyata pemerintah. Berulang-ulang ada keluhan mengenai rendahnya imbalan yang layak bagi guru, tapi seketika itu pula, tuntutan itu seolah hanya meyentuh atap birokrasi. Jika diulang kembali, gaji guru hanya layak untuk menjadi bahan kampanye ketimbang aksi konkret yang secara nyata dapat dirasakan langsung. Upaya meningkatkan kesejahteraan guru yang masih rendah itu pulalah yang kemudian membuat guru hanya menjadi perisai bagi tegaknya sebuah kekuasaan atau upaya untuk mengatakan kepedulian terhadap sektor pendidikan. Bagaimana guru mampu berdiri terhormat di hadapan muridnya, jika dirinya sendiri, terikat utang-piutang dengan salah satu wali murid.

Guru, terutama untuk tingkat sekolah dasar dan menengah, memang kemudian berusaha untuk ‘hidup layak’ dengan cara apa saja. Di beberapa daerah terpencil ada yang nyambi jadi tukang ojek, nelayan dan bahkan ikut dalam grup kesenian. Dengan kesejahteraan yang jaraknya begitu jauh dengan anggota dewan tak bisa tidak guru menjadi profesi paling buncit yang diminati. Beberapa orang lebih nikmat untuk menekuni profesi sebagai artis, pedagang atau kalau perlu jadi politisi ketimbang guru. Sangat menyakitkan misalnya, pejabat eselon I, II dan III mendapat tunjangan jutaan rupiah sementara guru hanya Rp 64.000 sebulan. Padahal kebutuhan hidup terus meningkat seperti irama musik dangdut, yang melompat dan harga berjoget seenaknya. Guru kemudian menjadi sasaran utama dan pertama dari kebijakan yang menyakitkan dan selama ini ditimpakan oleh pejabat pejabat pendidikan.

Padahal waktu yang disediakan oleh guru dalam mengajar memakan waktu yang banyak. Di beberapa daerah terpencil satu guru bisa merangkap beberapa pelajaran dan beberapa kelas. Ia bukan sekedar pahlawan tapi martir ketika dunia pekerjaan yang semakin efisien dengan penggunaan sedikit waktu ternyata itu tak berlaku bagi profesi guru. Guru kemudian menjadi mangsa apa saja yang bisa menjadi pintu bagi peningkatan kesejahteraan. Tanpa letih beberapa penerbit melobi guru untuk menjadi tenaga pemasaran buku atau yang lebih menyakitkan lagi jadi tim pemenang dari kandidat politik tertentu. Layak jika kemudian guru bukan hanya diserbu oleh tradisi pasar yang kapitalistik melainkan sistem politik yang memarginalkan sekaligus komoditifikasi atas peran mereka.

Sama-sama Guru tapi nasib tidak sama

Baru saya dengar kali ini, seorang rektor yang kampusnya di-BHMN-kan ternyata mendapat gaji yang fantastik, hampir 30 juta per bulan. Beberapa jabatan struktural menjadi status yang mendapat imbalan besar. Berulang-ulang demo mahasiswa digelar untuk melampiaskan kemarahan mereka atas dunia kampus yang mirip dengan dunia dagang. Tapi nasib mahasiswa yang menjerit dengan biaya mahal tidak sepadan dengan kemakmuran yang didapat oleh para pengurusnya. Malahan ada mahasiswa yang digugat pencemaran nama baik. Guru beda dengan rektor, walaupun keduanya punya kemampuan yang serupa, yakni mengajar.

Sama halnya dengan keluhan guru pada beberapa pejabat pendidikan yang mendapat upah besar. Kasus proyek pengadaan buku yang meledakkan serangkaian tindakan korupsi menerbitkan sinyal akan buruknya birokrasi pendidikan. Walau tugas Diknas diantaranya adalah urusan pendidikan tapi banyak guru mengeluh bagaimana susahnya mengurus kenaikan SK maupun urusan pindah-memindah. Soal ini yang pernah membuat seorang guru mengusulkan agar Diknas dibubarkan saja. Bubarkan saja, kalau untuk mengurus apa saja susah dan lagian kita selama ini tidak merasa disejahterakan. Letupan amarah ini, lagi-lagi mengindikasikan betapa birokrasi pendidikan kurang dapat melindungi sekaligus mensejahterakan guru.

Rendahnya penghargaan juga dialami oleh dosen perguruan tinggi yang tidak terampil meng-objek. Dengan gaji yang juga pas-pasan beberapa dosen terpaksa harus menjadi distributor serta tenaga pemasaran buku. Mereka biasanya akan memaksa mahasiswa untuk membeli buku karyanya sendiri. Sebagian yang lain memilih untuk merangkap jabatan apa saja asalkan halal. Sejak liberalisasi politik berjalan agresif beberapa dosen lebih suka untuk aktif di luar kampus ketimbang mengajar. Dari niat yang seolah-olah gagah, seperti terlibat dalam proses demokrasi sampai alasan yang simpel yakni gaji dosen yang kecil. Itu sebabnya tradisi intelektual kian hancur dan itu ditunjukkan dari sedikitnya dosen yang menghasilkan buku.

Nasib yang tidak sama pula meyentuh beberapa guru SLB (sekolah luar biasa) dan GTT (guru tidak tetap) Lagi-lagi guru semacam ini mendapat gaji rendah dan kurang mendapat perlindungan. Malahan pernah ada test untuk guru GTT yang syarat khusus bagi pesertanya adalah tidak menuntut untuk diangkat sebagai tenaga pengajar tetap. Dengan syarat seperti ini, lagi-lagi guru kemudian sudah dikondisikan untuk menerima nasib yang mengenaskan. Garis kehidupan yang murung ini, mungkin yang membuat guru kemudian menjadi sosok yang dengan gampang dimanfaatkan untuk kampanye apa saja. Beberapa orang bilang, untuk mendapat dukungan politik yang besar sebaiknya mengangkat isu-isu pendidikan. Pendidikan hanya layak untuk jadi bahan kampanye ketimbang jadi pekerjaan politik yang perlu penanganan.

Guru mungkin saatnya mengajar penguasa

Di Kampar beberapa guru yang merasa terhina oleh omelan pejabat setempat mulai bergerak. Di Jakarta ibu Nuraini yang berasal dari SLTP 58 mengingatkan kalau peran guru kini tidak lagi sekedar mengajar di kelas. Mereka juga mengajar para penguasa yang tidak melihat pendidikan sebagai sektor yang strategis. Waktunya guru untuk berani menuntut haknya dan memperjuangkannya melalui mekanisme yang dijamin oleh hukum. Diantaranya adalah hak untuk berorganisasi dan memperjuangkan tuntutan-tuntutan dasar pendidikan.

Sebenarnya pada masa orde baru PGRI menjadi payung bagi sejumlah guru. Sebagai organisasi yang menghimpun guru maka keberadaan maupun mandatnya semata-mata untuk melindungi sekaligus mensejahterakan guru. Tapi Orde Baru memang sejak awal enggan dan bahkan tidak bersedia untuk mendorong PGRI sejauh itu. Fungsi PGRI kemudian hanya terbatas pada hal-hal administratif dan sebagian yang lain, terutama sejak keruntuhan Soeharto, membentuk organisasi yang memiliki mandat progresif. Tuntutanya kemudian tidak saja meningkatkan kesejahteraan melainkan juga dimilikinya hak untuk ikut serta dalam pengambilan putusan. Peran inilah yang kiranya akan melampui apa yang dulu dilakukan oleh PGRI.

Tuntutan dasar untuk mendapat perlakuan yang layak. Perlakuan tidak semata-mata tambahan atau tunjangan gaji melainkan juga memperhitungkan tiap kebijakan yang berimbas pada pendidikan. Upaya tukar guling beberapa bangunan sekolah dengan Mall memberi petunjuk yang menyolok bagaimana bangunan sekolah kini sama harganya dengan bangunan lain. Gagasan untuk memotong subsidi yang mengakibatkan melejitnya harga menjadi ongkos yang mahal untuk dunia pendidikan. Guru terutama organisasi yang menaunginya mengemban tanggung jawab agung kalau kebijakan apapun selalu punya imbas bagi sektor pendidikan. Layak jika kemudian guru yang telah lama mengorganisir diri mulai beranjak untuk mendesakkan tuntutan-tuntutan publik yang mustinya berpihak pada mereka.

Tugas mengorganisir sama mulianya dengan mengajar. Tan Malaka dulu dengan sekolah rakyatnya telah memupuk kesadaran siswa kalau belajar bisa melalui realitas. Waktunya memang guru untuk tidak sekedar menyandarkan harapan atau menunggu dengan sabar kebijakan penguasa. Menuntut dan menekan sama halnya dengan melatih untuk terus berpikir kritis. Guru tidak bisa lagi diam menerima segala penderitaan, tapi sebaiknya guru perlu untuk melancarkan tuntutan, melakukan gugatan dan yang lebih penting lagi adalah mengataka tidak jika kebijakan pendidikan merugikan posisinya. Nilai seorang guru memang bukan sekedar dilihat dari ketulusan dalam mengajar melainkan juga dari bagaimana keberanianya untuk mengembalikan pendidikan pada tujuan semula. Yakni melatih akal budi dan penghargaan atas martabat mulia manusia.

Namaku guru dan tetap sampai kapanpun

Merawat akal budi, menyemaikan nilai-nilai kemanusiaan dan berpihak pada keadilan menjadi identitas yang melekat pada guru. Dengan berhamba pada nilai-nilai itulah guru selayaknya berada di garis terdepan dalam bentang kehidupan sosial. Karenanya pendidikan yang meluluskan para guru memang saatnya untuk dilakukan perubahan. Perubahan bukan semata-mata pada materi pembelajaran melainkan juga pada methode yang selama ini cenderung tidak melihat kebutuhan dan keperluan siswa. Metode yang selalu seragam sudah tidak masuk akal dalam menjawab perubahan-perubahan drastis yang berlangsung.

Guru, dimanapun memang layak untuk mempertahankan kepribadian yang selalu hangat dan terbuka. Pribadi yang membuatnya layak untuk menjadi pelindung dan sandaran bagi kegelisahan maupun kegembiraan siswa. Bayangan saya tentang guru, sebagaimana yang ada di taman kanak-kanak yang selalu menyediakan cadangan senyum dan permintaan maaf yang besar. Guru, bagaimanapun tetaplah menjadi kunci bagi proses pendidikan yang berkualitas. Karenanya tugas menjadi tenaga pendidik, dengan upah yang menyakitkan, tetaplah menjadi tugas raksasa yang indah dan menawan. Sikap guru memang dapat dilihat dari bagaimana bentuk kepribadian siswanya.

Bayang suram tentang komersialisasi pendidikan bisa menyesatkan fungsi maupun peran guru. Sebagai sosok yang mengabdi dan percaya akan akal sehat guru selayaknya melihat murid bukan sebagai siswa tapi kader bangsa yang menyimpan potensi besar. Semua anak, terutama yang miskin punya hak untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Pendidikan mahal bukan hanya berat untuk si miskin tapi juga membuat guru gagal dalam mengemban peran terbaiknya. Peran yang bersandar pada kepercayaan kalau pendidikan menjadi hak semua orang. Pendidikan mahal membuat guru tidak ditantang untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang tidak mampu.

Kini sekolah yang berkompetisi untuk membuat pendidikan unggulan telah menjadikan guru berhadapan dengan jenis murid standar. Cerdas, gemilang dan kaya. Bukan seorang guru jika tidak diberi kesempatan untuk menolong mereka yang tertinggal dan bukan seorang guru jika tega meninggalkan mereka yang ada di belakang. Semua murid punya peran dan kesempatan yang sama, tapi bagi mereka yang miskin dan mungkin juga bodoh adalah tugas untuk membuka akses. Guru dalam situasi pendidikan yang buruk ini memang perlu untuk berpihak, terutama bagi mereka para siswa yang berada dalam posisi tertinggal. Pendidikan memang untuk semua orang, tapi bagi mereka yang tidak mampu dan tertinggal, pendidikan hanya jalan untuk merubah kehidupannya. Dan adalah guru yang bertugas menjadi penerang untuk mereka ini.

Pendidikan menghamba pada siapa?

Kita tak bisa memiliki pendidikan tanpa revolusi
Kita telah mencoba pendidikan damai selama seribu sembilan ratus tahun
Mari kita coba revolusi dan kita lihat
Apa yang dapat dilakukannya sekarang
(Hellen Keller)

Mukanya tampak begitu muram. Ia bawa tubuhnya keluar dari ruangan yang penuh sesak. Seakan menolak untuk istirahat diayuhnya sepeda itu menuju jalanan yang begitu padat. Ia tak tahu lagi kemana harus menyodorkan ijazah anaknya yang baru lulus Sekolah Dasar. Sekolah yang baru didatanginya mensyaratkan setoran uang yang begitu besar. Kata panitia penerimaan, uang untuk perbaikan dan pembangunan gedung. Ia mencoba menegoisasi jumlah tapi panitia tadi tampaknya menolak tawaran apapun. Kini harapan tentang sebuah masa depan yang lebih baik tampaknya harus ia tunda. Nilai tinggi yang tercantum di lembaran ijazah itu seolah tak memiliki arti banyak. Ia kini baru percaya omongan beberapa tetangga, kalau pintar bukan modal yang utama. Sekolah nyatanya perlu uang yang besarnya kerapkali sulit untuk dijangkau.

Sejak Taman Kanak-Kanak uang telah memperkenalkan diri sebagai mesin pelumas berjalannya proses pembelajaran. Dalam usia tiga tahun uang sekolah bisa mencapai angka jutaan hanya untuk melatih anak menyanyi, makan dan duduk di bangku yang enak. Sejak dini pendidikan telah memakan ongkos fantastis dengan dalih peningkatan mutu dan kualitas. Seringkali dicontohkan bagaimana pendidikan terbaik yang ada di Singapura, Inggris, Amerika yang memakan biaya tidak sedikit. Beberapa ahli pendidikan mulai menggagas pendidikan yang dikelola mirip dengan perusahaan. Anak didik seperti bahan baku yang diolah dengan cara yang sama dan keluar dengan kualitas yang tak jauh beda. Individualitas ditekan untuk memiliki kemiripan satu dengan yang lain.
Sekolah tiba-tiba kehilangan identitas. Pelajaran ekonomi memperkenalkan anak pada kehidupan ekonomi yang jauh dari realitas. Pelajaran sejarah hanya memberikan penjelasan tentang kebesaran para penguasa bukan pengorbanan rakyat. Pelajaran membaca terus-menerus memperkenalkan anak pada konstruksi keluarga yang asing . Sekolah telah mengasingkan anak dari kenyataan yang ada di sekelilingnya. Hujatan tentang sekolah bermula dari metodologi yang selalu tidak sejalan dengan kebutuhan anak didik . Banyak pihak kemudian melakukan kritik keras pada jajaran guru yang dianggap kurang kreatif. Guru disebut-sebut sebagai lapisan yang tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan siswa. Tapi kritik itu ternyata tidak menembak sasaran dengan tepat.

Guru nasibnya tak jauh lebih baik ketimbang muridnya. Sosok ini terus didera musibah, dari gaji yang rendah hingga jaminan perlindungan nyawa, terutama guru yang bekerja di daerah daerah konflik. Nestapa seorang guru sulit untuk dilukiskan dalam serangkaian kalimat bahkan lebih tepat untuk dialami dan dijalani sendiri. Pedihnya kehidupan guru adalah paras muka sesungguhnya kualitas pendidikan kita. Dimana-mana guru berada dalam kondisi yang susah, karenanya banyak pihak bilang, guru adalah pilihan profesi yang paling buncit. Lebih-lebih guru yang berada di daerah terpencil, yang mendapat tugas tambahan, untuk mengajak aktif masyarakat agar sadar dan ikut terlibat dalam lembaga pendidikan. Hal serupa melanda guru yang statusnya masih tidak tetap dimana gaji maupun hak-haknya masih berada di bawah mereka yang tetap. Label birokrasi yang membuat guru meski pekerjaanya serupa tapi mendapat hak yang berbeda. Ringkasnya soal pendidikan bukan salah guru semata.

Maka pelatihan guru tentang methodologi pengajaran itu penting, tetapi jauh lebih penting untuk belajar pada guru, bagaimana mereka tetap bisa ‘hidup’ wajar di tengah kekurangan. Bagaimana mereka masih menyungging senyum meski gaji selalu dipotong sana-sini. Bagaimana mereka mengajar masih dengan pita suara yang utuh walau gaji kadang tidak cukup untuk sebulan. Kehidupan guru merupakan cermin dari beratnya beban dan betapa kokohnya sikap penuh keprihatinan. Guru merupakan manifestasi dari nasib bangsa ini yang selalu terjerembab dalam persoalan yang sama. Maka ada baiknya, bukan guru yang dilatih, tapi para pengambil kebijakan itulah yang wajib ‘ditatar’ oleh para guru-guru kita. Penguasa kita semustinya memahami kalau soal pendidikan, bukan terletak di mentereng tidaknya bangunan, tapi dari bagaimana negara ‘memperlakukan’ para guru.

Soalnya dalam dunia pendidikan ini memang, yang utama dan paling utama, adalah bagaimana politik penguasa. Minimnya anggaran pendidikan adalah bentuk penghinaan pada akal sehat. Anggaran yang minim ditunjang oleh makin mengecilnya peran negara telah membuat pendidikan hanya menjadi tawanan dari kuasa modal. Pada masa silam, rezim kolonial sekalipun, masih menganggap kebijakan hina kalau pendidikan dikasihkan semua pada swasta. Pendidikan adalah bagian inti dari kedaulatan dan harga diri bangsa. Sebab melalui pendidikan, karakter dan pembentukan identitas seorang warga itu tumbuh dan berkembang. Tapi proses pendidikan yang ada saat ini telah mengubah itu semua. Mandat pembentukan identitas digantikan dengan pemerkuatan ketrampilan. Sekolah kini bukan lagi untuk penyempurnaan akal dan budi melainkan untuk menghadapkan anak dalam dunia pasar.

Pasar telah merajai pendidikan dan malahan ikut mewarnai proses pembelajarannya. Mulai dari bentuk bangunan hingga kurikulum, pasar ikut mengambil peranan yang menentukan. Ketika pasar memerlukan seorang biduan maka pendidikan tarik suara kemudian didirikan. Saat pasar membutuhkan para pekerja keuangan maka pendidikan menjawab dengan pendirian sekolah perbankan. Sewaktu pasar butuh seorang yang mahir jadi MC maka pendidikan-pun ikut menyesuaikan. Pasar memiliki hasrat yang tak boleh dicela apalagi ditolak oleh pendidikan. Pendidikan dan pasar seperti hubungan antara budak dan tuan. Pasar adalah tuan yang perintah maupun permintaanya tak bisa ditolak oleh pendidikan. Jelas kini, pendidikan itu menghamba pada siapa dan apa!

Modal mula-mula menyelinap dalam bentuk pelajaran ekonomi yang mengasingkan anak pada kehidupan riil ekonomi rakyat. Kita ingat bagaimana perkenalan kita pada kebutuhan primer, skunder dan tersier yang sebenarnya berakar pada ekonomi industri. Berangsur-angsur instrumen modal menanam bibit-bibit pragmatis yang memotivasi pendidikan untuk melatih siswa menjadi budak. Eratnya hubungan pasar dengan lembaga pendidikan membuat pendidikan kemudian mengembangkan kultur belajar yang berwatak industrial. Tumbuhnya sekolah unggulan menjadi bukti bagaimana pendidikan dikerjakan dengan semangat untuk menempatkan seorang anak persis seperti benda antik. Dipoles sedemikian rupa dengan target yang ditentukan oleh sistem pasar.

Sesudah menyelinap dalam bentuk mata pelajaran maka modal berkiprah dalam bentuk pengelolaan. Pendidikan kini layaknya industri makanan yang menggunakan sistem waralaba. Sekelompok usahawan berserikat untuk mendirikan pendidikan dengan menggunakan nama asing. Pendirian pendidikan untuk waralaba ini merupakan usaha untuk memberikan fungsi baru pada lembaga pendidikan, yakni peran sebagai penyeleksi kelas. Sama halnya dengan bisnis apartemen, pendidikan kemudian bukan lagi sekedar untuk mendapatkan pengetahuan tapi merupakan cerminan dari status dan gaya hidup seseorang. Bersekolah dimanakah anda, akan menunjukkan dari mana asal-muasal kelas sosial anda . Tentu anak yang sekolah di President School beda jauh dengan mereka yang berkelana di SD Inpres.

Instalasi modal tidak puas hanya dengan merebut kurikulum melainkan juga memfasilitasi dengan sejumlah methode pembelajaran. Pengadaan buku-buku yang kemudian berujung pada korupsi memberikan sinyal bagaimana pendidikan kerapkali jadi alat pemeras. Buku-buku pelajaran yang diseragamkan memberi kita cerminan bagaimana dikikisnya inisiatif dan gagasan siswa. Yang mencemaskan kalau guru ikut terlibat dalam memasarkan sejumlah LKS dan memaksa siswa untuk membeli. Pasar buku pelajaran memang dikendalikan oleh oligarkhi penerbit yang mau menservis pada pengambil kebijakan . Relasi dagang antar institusi ini yang membuat pendidikan kian rusak!

Dimana peran pengambil kebijakan pendidikan? Usaha yang ditempuh kemudian tidak mencoba memahami akar persoalan melainkan melakukan perubahan-perubahan yang lebih banyak memakan ongkos. Dari model pendidikan dua jalur kemudian UU BHP hingga yang terakhir standar uji nasional. Ada baiknya semua persoalan pendidikan dipetakan dengan lebih strategis. Pemetaan ini bukan untuk menjawab kebutuhan 5 tahunan melainkan untuk menyelesaikan persoalan pada jangka panjang. Paling tidak pertanyaan yang musti dipertajam adalah dimana sebenarnya pendidikan akan diposisikan dan akan mengabdi kepada siapa sesungguhnya pendidikan itu? Akan kemana larinya para peserta didik yang telah dikucuri dengan berbagai pelajaran? Pemetaan ini sebaiknya berangkat dari akar historis bagaimana sebenarnya peran pendidikan dan mandat pendidikan pada masa lalu. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang niscaya akan memberi kejelasan pada kita, dimana pendidikan sebenarnya ‘berhamba’!